TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Ship Owner's Association (INSA) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat aturan baku bagi perbankan terkait penjadwalan ulang pembayaran pokok pinjaman bagi pelaku usaha selama pandemi Covid-19 masih belum mereda.
Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan pentingnya dukungan fiskal bagi keberlangsungan industri pelayaran nasional. "Kami meminta agar membuat aturan baku bagi perbankan terkait penjadwalan ulang pembayaran pokok pinjaman tanpa revaluasi rating peminjam dan keringanan syarat pinjaman," ujarnya, Sabtu, 12 Juni 2021.
Carmelita juga memerinci dukungan keuangan lainnya bagi pelaku industri pelayaran mencakup keringanan tarif pajak. Di antaranya memberikan pembebasan PPN dan PBBKB atas pembelian BBM dan pelumas, dan pembebasan PPN atas Jasa Kepelabuhanan dan Jasa Pelayanan Kapal.
Dia menjelaskan pelayaran nasional juga membutuhkan penyederhanaan administrasi pembebasan PPN untuk pembelian kapal, impor kapal, sewa kapal, perbaikan, pembelian pelumas dan suku cadang.
Selain itu, pembebasan potongan PPh 23 atas sewa kapal, penundaan pembayaran PPh Final Pasal 21 dan penundaan pembayaran PPh Final Pasal 15 1,2 persen selama wabah Covid-19.
INSA juga memohon pengenaan Pajak Penghasilan atas pendapatan perusahaan pelayaran tetap dikenakan PPh Final 1,2 persen termasuk berlaku juga PPh badan bagi perusahaan pelayaran yang memiliki kapal-kapal jenis floating storage dan floating crane, yang mana secara undang-undang dikategorikan sebagai kapal.
